Manado– Raihan opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, untu ke sembilan kali berturut-turut, melahirkan keluaran positif, sekaligus memberikan masukan-masukan bernilai konstruktif dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah daerah ke depan.
Gubernur Olly Dondokambey mengatakan, ini hal positif bagi Pemprov, dengan semangat, kerja keras dan kerja bersama ditunjukan, mampu mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan sehat.
“Masukan BPK-RI maupun BPK
Perwakilan Sulut, merupakan masukan dan saran bersifat konstruktif, agar ke depan kita mampu lebih baik dan baik lagi,” tegas orang nomor satu di Sulut itu.
Gubernur terus mengingatkan, semua pejabat di setiap perangkat daerah lingkup Pemprov senantiasa menjadikan capaian positif ini sebagai motivasi sekaligus evaluasi bersama.
“Stop cepat merasa puas dan aman, karena pada intinya kita harus terus mampu merefleksikan setiap tugas dan tanggungjawab ini sebaik-baiknya dan profesional. Sehingga pengelolaan anggaran telah ditetapkan setiap tahunnya, dapat direalisasikan secara amanah dan bertanggungjawab,” harap Gubernur pilihan langsung rakyat Sulut itu.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi bagi BPK-RI atas komitmen dan dedikasinya dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya melakukan audit LKPD, khususnya Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2022, sehingga hari ini hasil laporan pemeriksaan bisa diserahkan dan disaksikan DPRD Provinsi Sulut.
Sekadar diketahui, lewat rapat pqripurna Senin (15/05/2023) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut kembali memberi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di bawa pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandow opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan untuk ke sembilan kali berturut-turut.
WTP dibacakan Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Dr Pius Lustrilanang, S.IP M.Si CFrA CSFA, dalam rapat paripurna DPRD Sulut.(wal/*)