Minsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) dibawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH (FDW) dan Wakil Bupati (Wabup) Pdt. Petra Yani Rembang (PYR) menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Minsel, bertempat di Aula Waleta Kantor Bupati, Jumat (09/09/2022).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Minsel FDW, yang turut dihadiri juga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan sejumlah perangkat daerah serta para Camat.
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Inflasi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menjadi tanda meningkatnya permintaan.
Inflasi sendiri tidak selalu hal yang buruk, namun kalau tidak dikendalikan akan sangat berdampak tidak baik bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Dampak inflasi selanjutnya dapat menyebabkan peningkatan biaya karena permintaan pekerja untuk mendapatkan upah lebih tinggi untuk membeli produk sehari-hari.
Dalam sambutannya, Bupati FDW mengungkapkan rakor dilakukan dalam upaya menekan inflasi yang melibatkan perangkat daerah secara langsung. “Sehingga seluruh perangkat daerah wajib hadir dan tahu apa itu inflasi dan langkah-langkah pencegahannya,” tutur Bupati Minsel FDW.
Lebih lanjut dikatakannya, Lonjakan harga barang akibat naiknya BBM berdampak pada peningkatan inflasi. Kenaikkan BBM ini harus dan wajib disosialisasikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat karena itu merupakan bentuk upaya pemerintah membantu masyarakat. “Jadi subsidi tidak lagi ke BBM tapi dipindahkan ke bantuan lain yaitu jaring pengaman sosial,” harapnya.
Ditambahkannya, saat ini angka Inflasi Sulut tidak terlalu naik signifikan, yaitu hanya 3,99 persen. Meski begitu pemerintah di daerah harus tetap menjaga dan mengendalikan pertumbuhan inflasi tersebut.
“Untuk itu ada langkah-langkah penting yang harus dibahas dan dilakukan. Contohnya mungkin kita harus melakukan operasi pasar, jangan sampai ada oknum-oknum yang menaikkan harga secara sepihak. Kita juga harus menggencarkan ketahanan pangan, seperti menanam rica, tomat dan lainnya. Dana Desa juga kita harus fokuskan ke ketahanan pangan. Itu juga senada dengan program dari Pemkab Minsel. Kita juga harus intensifkan jaring pengaman sosial,” bebernya.
Langkah-langkah tersebut, yang akan menjadi materi dalam rakor tersebut. “Sehingga yang diharapkan semua langkah-langkah itu tidak hanya menjadi sekedar rencana. Tapi menjadi kegiatan aksi yang diterapkan di Minsel oleh Forkopimda, TPID, dan seluruh perangkat daerah. Tujuannya untuk membantu menekan angka inflasi di Kabupaten Minsel,” pungkasnya.
Sementara itu, Pihak BPS Minsel dalam pemaparannya mengungkapkan, untuk Kabupaten Minsel sendiri belum memiliki angka inflasi khusus. Untuk itu pihak BPS mengidentikan Inflasi Minsel dengan kota terdekat yaitu Manado karena keadaan Kota Manado tidak beda jauh dengan Minsel.
Diketahui, saat ini Indonesia kenaikan inflasi sebesar 4,19 persen di tahun 2022. Sementara di Sulut sendiri inflasi naik 3,99 persen. Presiden juga sudah menginstruksikan untuk memperkuat koordinasi antara tim pengendali inflasi tingkat provinsi dan daerah untuk mendalikan inflasi. Untuk menjaga daya beli dan perekonomian masyarakat.(jovan)
