Bolsel- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) ikuti musyawarah rancangan pembangunan(Musrembang) rencana kerja daerah (RKPD) tahun 2023 dilaksanakan Selasa (8/3/2022).
Dalam kegiatan tersebut ketua DPRD Bolsel, Ir arifin Olii menyampaikan fungsi DPRD dalam pengawasan dan pengawalan yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPRD.
Dalam kegiatan ini, Arifin Olii menyampaikan pada bulan Februari tahun 2022 telah melakukan reses di tiga dapil. Serta telah menampung berbagai macam keluhan masyarakat menurut penyampaian mereka adalah prioritas.
Dalam reses tersebut masyarakat berharap aspirasinya dapat terealiasai. Sehinggahnya, kami berharap aspirasi dari masyarakat ini dapat di realisasikan tahap demi tahap. Tutur ketua DPRD bolsel
Lanjut, Ir. Arifin Olii, semua usulan dari masyarakat di serap melalui aspirasi masyarakat tersebut di masukan dalam Pokok-pokok pikiran (E-Pokir) DPRD Kabupaten Bolsel Tahun 2023.
“Maka dari pada itu, ini semua merupakan bagian dari dokumen perencanaannya dari bagian strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas dari perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Bolsel,”ucap Ko Ari sapaan akrabnya.
Ia menyebutkan dalam pokok-pokok pikiran (E-pokir) di input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD), untuk itu diharapkan perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara merata dengan melibatkan berbagai pihak yang ada.
Disisi lain Arifin menambahkan nantinya proses komunikasi antara lembaga perencana dan antara lembaga serta pemangku kepentingan pembangunan yang dilakukan melalui forum yang dilakukan reguler terprogram dari tingkat kecamatan yaitu Musrenbang kecamatan hingga tingkat Musrenbang Kabupaten.
“Untuk itu diharapkan komitmen seluruh pembantu kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksana program dan kegiatan yang tertuang dalam rapat RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2023,” tambah Arifin
Yang paling penting dan mendasar ketua DPRD bolsel yang berasal dari partai pdip ini menyatakan bahwa pelaksanaan musrenbang Kabupaten bukan lagi hal baru bagi kita semua.
Olehnya bagi kami sebagai anggota DPRD yang menjadi perwakilan dari masyarakat, dimana di setiap Reses dengan berbagai kritikan dan keluhan dari setiap kali diusulkan, setiap kali direalisasikan sehingga hal ini berulang-ulang.
Sehingga perlu di kaji kembali serta di evaluasi apakah ini benar-benar menjadi prioritas dalam pelaksanaan, sehingga usulan usulan dari masyarakat minimal permintaannya, setiap desa itu ada yang terealisasi.
“Tentu kita berharap ini semua bisa terpenuhi tetapi akhirnya kita akan kembali kepada ketersediaan anggaran pemerintah cukup atau tidak dan skala prioritas yang akan di utamakan,” harap Arifin.(jamal/advetorial)
